polreskepulauanseribu.com - Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman meminta Badan Keamanan
dan Intelijen Polri memperluas jaringan di daerah-daerah seluruh
Indonesia dalam mengamankan Pemilu 2014.
"Tidak semua wilayah itu memiliki intelijen, oleh karena itu di dalam amanat yang disampaikan, intelijen itu perlu memiliki jaringan di setiap daerah," kata Sutarman di sela-sela rapat kerja teknis (rakernis) di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Bahkan, lanjut Sutarman, pihaknya bisa memfungsikan media untuk menggali informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada anggota polisi dalam pengamanan Pemilu 2014.
"Termasuk teman-teman media bisa dijadikan jaringan intelijen, sehingga dia bisa memberikan informasi kepada intelijen dan disampaikan ke kami," katanya.
Dia menjelaskan peran Intelijen Polri yakni untuk mengumpulkan semua informasi di daerah-daerah yang kemungkinan berkembang menjadi masalah sosial.
Sehingga, lanjut dia, pihaknya bisa menurunkan tim preventif agar masalah tersebut tidak sampai berkembang menjadi konflik sosial atau pun yang lain.
"Fungsi intelijen itu sangat penting, sehingga ada yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi dia yang akan memenangkan peperangan. Kalau informasi jauh hari sudah kita kuasai maka kita juga bisa lakukan langkah preventif maupun penegakan hukum," katanya.
Sebelumnya, jenderal bintang empat itu mengatakan sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan konflik menghadapi pemilu 2014 dari seluruh tahapan mulai dari distribusi logistik pemilu hingga pada masa penghitungan suara.
"Ada kerawanan-kerawanan dalam Pemilu 2014, termasuk menjelang pada tahapan distribusi hingga menghadapi masa kampanye, kemudian masa tenang , pencoblosan dan penghitungan suara. Seluruh tahapan itu sudah kita petakan kerawanannya dan seluruhnya sudah disiapkan," katanya.
Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Komjen Pol Badrodin Haiti menyebutkan daerah-daerah yang dinyatakan rawan konflik di antaranya, Aceh, Sumatera Selatan, provinsi Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku dan Papua.
"Maluku Utara potensi konflik cukup tinggi, Papua juga kompleks dari segi geografis, semua memenuhi syarat gangguan keamanan," katanya.
Dia mengatakan sudah menyiapkan pengamanan baik di pusat maupun di daerah.
"Satgas pusat dan daerah, untuk pengamanan pemilu sudah kami berikan direktif, mulai dari penunjukan personel, pelatihan, perlengkapan hingga koordinasi," katanya.
"Tidak semua wilayah itu memiliki intelijen, oleh karena itu di dalam amanat yang disampaikan, intelijen itu perlu memiliki jaringan di setiap daerah," kata Sutarman di sela-sela rapat kerja teknis (rakernis) di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Bahkan, lanjut Sutarman, pihaknya bisa memfungsikan media untuk menggali informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada anggota polisi dalam pengamanan Pemilu 2014.
"Termasuk teman-teman media bisa dijadikan jaringan intelijen, sehingga dia bisa memberikan informasi kepada intelijen dan disampaikan ke kami," katanya.
Dia menjelaskan peran Intelijen Polri yakni untuk mengumpulkan semua informasi di daerah-daerah yang kemungkinan berkembang menjadi masalah sosial.
Sehingga, lanjut dia, pihaknya bisa menurunkan tim preventif agar masalah tersebut tidak sampai berkembang menjadi konflik sosial atau pun yang lain.
"Fungsi intelijen itu sangat penting, sehingga ada yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi dia yang akan memenangkan peperangan. Kalau informasi jauh hari sudah kita kuasai maka kita juga bisa lakukan langkah preventif maupun penegakan hukum," katanya.
Sebelumnya, jenderal bintang empat itu mengatakan sudah memetakan wilayah-wilayah yang rawan konflik menghadapi pemilu 2014 dari seluruh tahapan mulai dari distribusi logistik pemilu hingga pada masa penghitungan suara.
"Ada kerawanan-kerawanan dalam Pemilu 2014, termasuk menjelang pada tahapan distribusi hingga menghadapi masa kampanye, kemudian masa tenang , pencoblosan dan penghitungan suara. Seluruh tahapan itu sudah kita petakan kerawanannya dan seluruhnya sudah disiapkan," katanya.
Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Komjen Pol Badrodin Haiti menyebutkan daerah-daerah yang dinyatakan rawan konflik di antaranya, Aceh, Sumatera Selatan, provinsi Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku dan Papua.
"Maluku Utara potensi konflik cukup tinggi, Papua juga kompleks dari segi geografis, semua memenuhi syarat gangguan keamanan," katanya.
Dia mengatakan sudah menyiapkan pengamanan baik di pusat maupun di daerah.
"Satgas pusat dan daerah, untuk pengamanan pemilu sudah kami berikan direktif, mulai dari penunjukan personel, pelatihan, perlengkapan hingga koordinasi," katanya.
