 |
| Kapolda Metro jaya |
polreskepulauanseribu.com - Polda Metro Jaya belum menemukan adanya ancaman yang bisa
menganggu pelaksanaan Pemilu di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Meski
demikian 20 ribu personel kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan
jalannya pesta demokrasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Perkiraan ancaman itu tetap kita buat, dengan memperkirakan perkembangan situasi. Namun, Alhamdulillah sampai saat ini belum ada hal-hal yang mengancam atau menggangu Pemilu. Kita akan antisipasi," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/4/2014).
Dwi melanjutkan, sebanyak kurang lebih 20 ribu personel polisi sudah disiagakan untuk mengawal dan mengamankan jalannya Pemilu. Nantinya puluhan ribu personel itu akan disebar di TPS-TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Selain itu Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan KPU, TNI dan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov nanti yang menggerakan Linmas. Secara keseluruhan kami sudah siap mengamankan," tegasnya.
Sementara saat ditanya mengenai pelanggaran selama masa kampanye dan masa tenang, Dwi mengatakan ada satu laporan, namun pelakunya tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak waras.
"Laporan sudah ada, tapi tidak cukup bukti sehingga kita tidak melanjutkan penyidikan ke Kejaksaan. Seperti, kemarin ada yang merusak bendera Parpol. Setelah kita periksa ternyata yang bersangkutan bukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau Pasal 44 KUHP (tidak waras)," tandasnya.
"Perkiraan ancaman itu tetap kita buat, dengan memperkirakan perkembangan situasi. Namun, Alhamdulillah sampai saat ini belum ada hal-hal yang mengancam atau menggangu Pemilu. Kita akan antisipasi," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/4/2014).
Dwi melanjutkan, sebanyak kurang lebih 20 ribu personel polisi sudah disiagakan untuk mengawal dan mengamankan jalannya Pemilu. Nantinya puluhan ribu personel itu akan disebar di TPS-TPS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Selain itu Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan KPU, TNI dan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov nanti yang menggerakan Linmas. Secara keseluruhan kami sudah siap mengamankan," tegasnya.
Sementara saat ditanya mengenai pelanggaran selama masa kampanye dan masa tenang, Dwi mengatakan ada satu laporan, namun pelakunya tak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak waras.
"Laporan sudah ada, tapi tidak cukup bukti sehingga kita tidak melanjutkan penyidikan ke Kejaksaan. Seperti, kemarin ada yang merusak bendera Parpol. Setelah kita periksa ternyata yang bersangkutan bukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau Pasal 44 KUHP (tidak waras)," tandasnya.
